Mamahami Nasionalisme Baru dari “Inspirasi Latin Amerika”

Mamahami Nasionalisme Baru dari “Inspirasi Latin Amerika”
Jumat, 1 Mei 2009 | 10:05 WIB
Oleh: Andri A.
Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi UGM
Peneliti di Democracy&Conflict Governance Institute (DCGI)


Di balik gemuruh neososialisme, memunculkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, model seperti apakah yang dilalui Negara-negara Amerika Latin untuk melawan gelombang neoliberal dengan memperkuat politik regional? Apakah praktik-praktik proyek sosial Amerika Latin memungkinkan terjadi di negara seperti Indonesia?
Untuk pertanyaan pertama bisa diamati bahwa, dalam latar sejarah berakhirnya perang dingin dengan kemenangan ide-ide liberal dengan wewenang Amerika Serikat ternyata masih menyisakan kekuatan-kekuatan “popular” yang masih tetap bertahan untuk melawan jerat neoliberalisme. Untuk lebih mudah mengidentifikasi sekurang-kurangnya beberapa individu masih bisa disebut sebagai yang masih tetap bertahan, sebut saja Salvador Allende di Chile, Fidel Castro di Cuba, ataupun Ernesto “Che” Guevara. Juga dengan kelompok-kelompok gerilya, Tupac Amaru di Peru, Montoneros di Argentina, Popular Revolutionary Vanguard (VPR) di Brazil, serta Sandinista (FSLN –Frente Sandinista de Liberacion Nacional-) di Nikaragua. Juga peran signifikan dari pemikiran Teologi Pembebasan (Theology of Liberation) yang memperkuat pemberdayaan masyarakat sipil lewat figure pendeta/pastur ataupun para intelektual.
Dengan masih tersebarnya kekuatan tersebut, sebenarnya bukanlah sebuah fenomena baru tentang “popular” di Latin Amerika dan memungkinkan sudah menjadi tradisi yang sudah terbentuk dan menjadi landasan masyarakat serta selalu memperbarui dalam kualitasnya. Meski dengan tradisi yang cukup mengakar bukan berarti tanpa ancaman.
Kawasan Amerika Latin beberapa kali mengalami kudeta militer yang melahirkan rezim otoriter seperti di Brazil 1964, Bolivia 1971, Uruguay 1973, serta Argentina 1969 dan 1976. Medio 10 tahun kemarin —keberhasilan Chaves di Venezuela 1998, Lula da Silva di Brazil 2002, Kirchner di Argentina 2003, Vasquez di Uruguay 2004— menguatkan kembali bentuk neososialisme di Amerika Latin. Di tambah dengan kemenangan Evo Morales di Bolivia, Daniel Ortega di Nacaragua, Rafael Correa di Ecuador, dan Michelle Bachelet di Chile pada tahun-tahun terakhir, penentangan dan perlawanan terhadap globalisasi-neoliberal menjadi semakin besar. Kudeta itu disertai perubahan-perubahan penting seperti pada renegoisasi kontrak kerja dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang merugikan mereka hingga menentang rezim ekonomi global seperti Bank dunia dan IMF.
Krisis dan kekecewaan pada praktik neoliberal di Latin Amerika muncul ketika kinerja neoliberalisme ternyata meleset dari apa yang dicanangkan. Medio 1990an kondisi kemiskinan yang meningkat, defisit pembayaran utang luar negeri, dan ekspor yang sulit akibat dari tingginya nilai mata uang, serta suku bunga AS meningkat menyebabkan semakin parah beban utang luar negeri. ILO memperkirakan bahwa presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan meningkat dari 23 persen menjadi 27,8 persen di Latin Amerika. (Castel, 2000).
Pemetaaan Peluang Gerakan Nasionalisme baru di Indonesia
Latin Amerika dengan neososialisme-nya saat ini, sebenarnya diperkuat dengan karakter sosial dan kultural serta bukan semata-mata sebuah ideologi seperti pada era perang dingin di Sovyet. Bagaimana dengan karakter social dan cultural kita dalam membangun gerakan nasionalisme pembaharu untuk kemanusian dan keadilan social di Indonesia.
Pertama, karakter sosial dan kultural di Indonesia adalah organisasi-organisasi rakyat yang bergerak di ranah sosial dan keagamaan termasuk didalamnya individu-individu yang mampu membawa dan menggerakkannya. Kita pernah memiliki Nurcholish Madjid (Alm) dengan tawaran inklusifitas dan keterbukan terhadap idea of progress antar umat serta keterlibatannya dalam pengembangan budaya oposisi. Y.B. Maungunwijaya (Alm) dengan beyond nation-nya serta keterlibatan intensifnya dalam pendampingan masyarakat Kali Code dan mengembangkan pendidikan alternative bagi kelompok miskin. Pun dengan Abdurrahman Wahid yang selalu memberdayakan dan menekankan pentingnya kekuatan peran masyarakat sipil dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.
Kedua, karakter social dan cultural dalam gerakan juga tidak melewatkan peranan kelompok muda. Situasi “Rengasdengklok” pada peristiwa menjelang kemerdekaan Indonesia, kelompok muda mejadi factor dominan. Peristiwa transisi rezim orde lama ke orde baru dimana kelompok muda sebagai penyeimbang pertarungan elit politik. Reformasi 1998 juga kelompok muda sebagai motor penggerak untuk menjatuhkan Presiden Soeharto. Sekarang saatnya kita harus mengapresiasi kelompok muda (angkatan 98 dan penerus-penerus baru) yang masih berjuang di garis massa. Tidak menjadi masalah bagaimana taktis perjuangan para kelompok muda tersebut, baik terlibat dalam partai politik, organisasi-organisasi massa, NGO, ataupun individu. Yang menjadi titik berat adalah gerakan kelompok muda yang masih menjaga konsistensi untuk memperkuat dan memberdayakan rakyat demi kemanusiaan, serta melakukan perubahan ke arah keadilan dan kesejahteraan rakyat itu sendiri.
Ketiga, karena saat ini Partai Politik masih menjadi pintu untuk pergantian dan perubahan kepemimpinan politik di Indonesia maka sangat perlu mengajak konstituen partai politik untuk melakukan kritik, evaluasi, dan mendorong perubahan internal partai dalam program-program populis kepentingan dan kebutuhan hidup rakyat. Proses demokratik dalam perubahan politik harus di mulai dari membangun kesadaran konstituen partai politik untuk memilih berpolitik yang baik dan memihak kepada rakyat. Fenomena ‘golput’ di Pilkada hingga Pemilu 2009 yang telah berlangsung, di salah satu sisi memang mengindikasikan tingkat kritis rakyat dalam memilih, tetapi di sisi lain yang menjadi berbahaya adalah pesimisme rakyat dalam berpolitik. Jika pesimisme ini semakin membesar maka harapan untuk membangun gerakan social-politik nasional semakin menjauh dan menjadi lebih berbahaya jika kerinduan politik diidealkan dalam bentuk kestabilan sebuah rezim saja.
Kolaborasi dialektis antar golongan di masyarakat sipil dan masyarakat politik inilah yang memungkinkan adanya rumusan-rumusan baru ‘nasionalisme Indonesia’ (yang merupakan pembebas dari kekuatan eksploitatif dari luar—neoimperialisme—maupun dari dalam—neopopulisme feodal—) dalam menghadapi kekuatan praktik-praktik neoliberal yang tidak melindungi masyarakat dari kemiskinan, mahalnya pendidikan dan kesehatan, budaya yang seragam dan konsumtif serta kerusakan lingkungan hidup.
Bisa jadi kolaborasi tersebut tidak menggunakan istilah seperti “sosialisme atau neososialisme” mengingat traumatic sejarah (khusunya pergulatan politik 1965) masyarakat kita yang mungkin terlalu rumit proses healing-nya. Belajar dari pengalaman sejarah para pendiri bangsa ini yang mampu untuk merumuskan karakter social-politik dan ekonomi politik, dengan membangun geostrategi-geopolitik internasional dengan New Emerging Force Asia-Afrika dan memperkuat ekonomi politik nasional dengan “Koperasi”, yang kesemuanya ditujukan untuk melawan Kolonialisme dan Imperialisme Barat (yang juga menginspirasi negara-negara di Amerika Latin pada masa itu). Tradisi dan modal social-politik yang pernah ada dari sejarah terbentuknya bangsa ini yang harus kita fahami kembali.